Just another WordPress.com site

Posts tagged “stelsel pajak

HUKUM PAJAK

Pengertian Pajak

Berikut ini definisi pajak yank dikemukana oleh para ahli :

  • Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
  • Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
  • Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
  • Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

FUNGSI PAJAK

Kata fungsi bermakna jabatan, faal, besaran dan kegunaan. Namun pengertian yang paling tepat yang sering dipakai pada fungsi perpajakan ialah kata kegunaan. Jadi makna fungsi pajak bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri.

Ada 4 Fungsi pajak yakni :

  1. Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam dalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara.

  1. Fungsi Reguler (mengatur)

Fungsi ini sebagai alat mengatur atau melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

  1. Fungsi Distribusi

Maksud dari fungsi ini pajak dapat digunakan sebagai alat pemerataan penghasilan. Pajak dipungut dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih. Hasil dari pemungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

  1. Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya pajak, pemerintah menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabisisasi harga sehingga inflasi dapat dekendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat. Selain itu pemerintah juga melakukan stabilisasi sebagai pencipta lapangan kerja.

Alasan pemungutan pajak

Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya. Teori asas pemungutan pajak :

1)      Teori ansuransi Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.

2)      Teori kepentingan Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.

3)      Teori bakti Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.

4)      Teori gaya pikul Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.

5)      Teori gaya beli Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.

6)      Teori pembangunan Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur

STELSEL PAJAK

Pajak merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang, untuk itu tata cara pemungutanya juga diatur dalam undag-undang. Salah satu tata cara pajak adalah stelsel Stelsel merupakan suatu cara untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Adapun setelsel pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Stelsel nyata ( real stelsel)

Dalam setelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari waijb pajak. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini pajak yang dikenakan realistis, sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak.

2. Stelsel anggapan ( fictive stelsel)

Dalam stelsel ini besarrnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Stelsel ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari sistem ini terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan.

3. Stelsel Campuran

Setelsel ini dapat dikatakan sebagi stelsel yang lebih ideal daripada stelsel nyata dan stelsel anggapan. Stelsel ini mengkombinasikan kelebihan-kelebihan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dalam stelsel ini, besarnya pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel anggapan, besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak. Akan tetapi pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila ternyata pajak yang dibayarkan kurang, maka wajib pajak harus menambahnya, dan apabila yang dibayarkan berlebih maka wajib pajak berhak untuk mengambil kelebihan tersebut.

Dari pembahasan di atas, tampak bahwa pajak merupakan instrument kebijakan fiskal yang paling diandalkan. Hal ini karena pajak bersifat lebih longgar dan fleksibel sehingga dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi target-target pembangunan ekonomi suatu negara.

Tarif Pajak

1.Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25%
Diatas Rp. 500.000.000,- 30%
Tarif Deviden 10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23) 100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis

2. Wajib Pajak Badan  dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun

Tarif Pajak

2009 28%
2010 dan selanjutnya 25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek 5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% dari yang seharusnya

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

No

Keterangan

Setahun

1.

Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,

2.

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.   1.320.000,-

3.

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 15.840.000,-

4.

Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp.   1.320.000,-

 

Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Tiga Stelsel:

a)      Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.  Hal ini diterapkan pada perhitungan PPh bila tidak terdapat angsuran PPh 25 ataupun kredit pajak.

b)      Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya sehingga pada awal tahun telah dapat ditetapkan pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada realitas. Hal ini banyak diterapkan pada PPh final UU PPh pasal 4 (2) dimana estimasi pendapatan digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang sulit dihitung baiayanya atau sulit diaudit.

c)      Stelsel campuran

Stelsel ini adalah gabungan dari Stelsel nyata (rill stelsel) dan Stelsel anggapan (fictive stelsel). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan sedangkan pada akhir tahun perhitungannya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih besar dari perkiraannya maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Dan sebaliknya, bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih kecil dari perkiraannya maka kelebihannya dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak.  Hal ini diterapkan pada pemungutan witholding tax (PPh 22 dan PPh 23) yang pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam periode setahun.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.