Just another WordPress.com site

Latest

contoh putusan

PUTUSAN

 

Nomor : 68 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps

 

DEMI KEADILAN

 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 

 

            Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berkut dalam perkara antara : ——————————————————————————-

 

NANDA FEBRINA, umur 42 Tahun, swasta, Agama Kristen, tempat tinggal di Jalan R. Serma Tugir Nomor 51 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : —————————————————

—————————PENGGUGAT ————————-

 

 

M e l a w a n :

 

 

WIDANA ANGGARA PUTRA, umur 45 Tahun, swasta, Agama Kristen, tempat tinggal di Jalan Serma Tugir Nomor 51 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : ———————————————

——————–TERGUGAT ——————

 

Pengadilan Negeri tersebut; ——————————————————–

 

Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan ; ——————————————————————————–

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah di persidangan ; ———————————————————————————-

 

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang dimajukan dipersidangan ; ——————————————————————————–

 

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

 

 

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tanggal 13 Februari 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Februari 2009 di bawah register Nomor Nomor : 68 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps yang maksudnya adalah sebagai berikut : ——————–

 

1.      Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut Agama Kristen, yang dilangsungkan pada tanggal 15-01-2000 di Negara Indonesia dengan Akte Nomor 7.7/212128/102479 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Februari 2000 dengan Regno : 02/2000. (terlampir). ————————————————-

 

2.      Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai dengan bulan Desember 2008 hidup rukun sebagai Suami dan Istri. ————————————————-

 

3.      Bahwa pada 20 Desember 2008, di Hotel Rani, Penggugat memergoki Tergugat yang sedang berbuat zina dengan seorang Perempuan yang tidak Penggugat kenal. ————————————————————————-

4.      Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah Pernikahan yang diucapkan ketika menikah yang itu sumpah untuk hidup bersama sebagai suami dan istri hingga ajal menjemput. ————————————————————————–

 

5.      Bahwa Penggugat telah berusaha mendiskusikan mengenai Perbuatan zina tersebut dengan Tergugat. ————————————————————–

 

6.      Bahwa Penggugat bersedia memaafkan Tergugat jika Tergugat mengakui dengan jujur perbuatannya yaitu berbuat zina dan bertobat (tidak mengulangi) pada waktu selanjutnya. —————————————————————–

7.      Bahwa dalam usaha Penggugat untuk berdiskusi mengenai perbuatan zina tersebut, Tergugat selalu menyangkal perbuatannya. ——————————-

 

8.      Bahwa sejak perbuatan zina tersebut diketahui oleh Penggugat, Tergugat juga menjadi mudah marah terhadap Penggugat. —————————————–

 

9.      Bahwa setiap kali Tergugat marah terhadap Penggugat, selalu disertai dengan mengucapkan kata-kata yang menghina pribadi Penggugat. ———————–

 

10.  Bahwa atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang merupakan tujuan dari sebuah perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” ——————————

 

11.  Bahwa Penggugat telah merasa tidak mampu lagi mendampingi Tergugat sebagai Istri dengan alasan tidak adanya perasaan bahagia akibat perbuatan zina yang dilakukan Tergugat serta perbuatan Tergugat yang menghina Penggugat dengan kata-kata kasar. —————————————————-

12.  Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka sangat jelas bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut Agama Kristen yang dilangsungkan di Indonesia tertanggal 15 – 01 – 2000 dengan akte No. 7.7/212128/102479 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Ffebruari 2000 dengan Regno : 02 / 2000 secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi karena telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri sehingga harus diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 34 Poin (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. —–

 

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : —————————————

 

1.      Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ——————————-

 

2.      Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut Agama Kristen yang dilangsungkan di Negara Indonesia tertanggal 15 – 01 – 2000 dengan akte No. 7.7/212128/102479 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Februari 2000 dengan Regno : 02 / 2000 putus karena perceraian; ————

 

3.      Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendaftarkan Putusan Perceraian di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Denpasar di Denpasar. ———————————————————————————

 

4.      Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ——————————————————————————–

 

Atau, apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). —————————-

 

            Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya mengajukan surat-surat sebagai berikut : ————————————————-

 

1.      Photocopy Kartu Tanda Penduduk (terlampir) yang diberi tanda P. 2.———–

 

2.      Photocopy Akta Perkawinan yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Februari 2000 dengan Regno : 02/2000. (copy Akte Perkawinan terlampir) diberi tanda P. 2; ——————————-

 

Menimbang bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah direkati meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut; —————————————————————

     

      Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : ———————————————————————–

 

1.      DIAN NOVITA SARI., dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ———————————————————

i.                    Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; —————————-

ii.      Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah; ——————-

iii.    Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 15 Januari 2000 di Denpasar Bali; —————————————

iv.    Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen; ——————————————————————————-

v.      Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak; ——-

vi.    Bahwa saksi tidak tahu pasti Penggugat dan Tergugat berniat bercerai, Namun Tergugat pernah bercerita pada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Penggugat juga pernah bercerita pada saksi bahwa ia mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Tergugat. —————————————————————————–

vii.        Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan-jalan; —-

2.      ADE RISHA RISWANTI, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :———————————————————-

i.                    Bahwa saksi adalah Sekretaris Tergugat; —————————————-

ii.      Bahwa Tergugat sedang mengerjakan Proyek yang melibatkan kerjasama dengan perusahaan lain.————————————————————-

iii.    Bahwa saksi mengenal Rani Juliani———————————————–

iv.    Bahwa Rani Juliani bekerja di perusahaan yang bekerjasama dengan Tergugat dalam pengerjaan proyek dalam posisi Control Manager. ———

v.      Bahwa Rani Juliani pernah datang ke Bali ditugaskan perusahaan tempat ia bekerja. —————————————————————————–

vi.    Bahwa ketika berada di Bali saat menjalankan tugas dari perusahaan, Rani Juliani tidak pernah dijadwalkan bertemu dengan Tergugat dalam pertemuan 4 (empat) mata atau hanya antara Rani Juliani dan Tergugat? Apabila menyangkut Pekerjaan, maka Pertemuan antara Perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan rekanan ataupun partner dalam tiap proyek selalu dilakukan di ruang rapat di Gedung Kantor Perusahaan. Pertemuan yang dilakukan di luar lokasi Kantor dianggap bersifat pribadi. Ini merupakan etika yang diterapkan Perusahaan dan berlaku bagi tiap orang yang bakerja di perusahaan serta partnert kerja. Karena itu Tergugat dan Rani Juliani tidak pernah dijadwalkan untuk bertemu di luar kantor. —

vii.  Bahwa ketika Rani Juliani sedang berada di Bali, Tergugat tidak pernah dijadwalkan bertemu dengan Rani Juliani. Karena etika perusahaan berlaku juga terhadap Tergugat sebagai orang yang bekerja di perusahaan. Namun saksi pernah beberapa kali diminta oleh tergugat untuk mengosongkan jadwal serta menghubungi Rani Juliani untuk memberitahukan bahwa Tergugat telah mengosongkan jadwal dan ingin menggunakannya untuk bertemu dengan Rani Juliani di tempat-tempat yang Tergugat tentukan. ————————————————————

viii.      Bahwa Rani Juliani bersedia menerima tawaran Tergugat. —————–

ix.    Bahwa biasanya Tergugat meminta untuk bertemu dengan Rani Juliani di Penginapan Rani Juliani, dan di Restoran Italia. ——————————–

x.      Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan perintah Tergugat selama jam kerja dan tidak merupakan perbuatan melawan Hukum. ——————————————————————–

xi.    Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti pakah Tergugat berbuat zina atau tidak dengan Rani Juliani. Akan tetapi sejak bulan Desember, beberapa hari setelah kedatangan Rani Juliani, hingga saat ini, di kalangan Karyawan, beredar kabar dan sangat sering dibicarakan mengenai adanya hubungan istimewa antara Tergugat dan Rani Juliani. Saksi juga pernah mendengar dari sesama rekan karyawan tentang pertemuan-pertemuan antara Tergugat dan Rani Juliani di tempat umum yang seringkali dipergoki oleh teman saksi tersebut mereka sedang bersikap sangat mesra satu sama lain. Sikap mereka lebih mirip sepasang kekasih dari pada partner kerja. ————————————————————————-

 

            Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya mengajukan surat-surat sebagai berikut : ————————————————-

  1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (terlampir) yang diberi tanda P. 3.——-
  2. Photocopy Surat Kontrak Kerjasama Perusahaan Tergugat dengan Perusahaan Tempat Rani Juliani bekerja, diberi tanda P. 4; ——————-

 

Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut : ——————————————————–

1.      YOGISWARA SUNU GRAHA, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ——————————————–

i.              Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman; ————-

ii.      Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2000 ketika sedang mengerjakan proyek yang harus diselesaikan secara kolektif. ——-

iii.    Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat tentang Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Tergugat. —————————————————————————–

iv.    Bahwa Tergugat melakukan tidak melakukan perbuatan zina dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bahkan saksi mengenal Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga bagi Penggugat dan Sahabat yang bertanggung jawab terhadap semua orang. ————————————–

v.      Bahwa dasar dari jawaban saksi bahwa pernyataan Penggugat tidak benar adalah Hingga saat ini tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan perbuatan zina seperti yang dinyatakan oleh Penggugat. Ia selalu menjaga sikap sebagai laki-laki yang telah memiliki istri serta menjaga kehormatan istrinya di mata setiap orang. Tergugat sangat menyayangi mertua yang adalah Orang Tua Penggugat selayaknya Orang Tua Tergugat sendiri. Bahkan Tergugat pernah menceritakan rencana Tergugat untuk membentuk keluarga dengan  (dua) anak. Dan sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat walaupun Penggugat sendiri memiliki Pekerjaan. Saksi mengenal Tergugat sebagai lelaki yang menjalankan ajaran Agama Kristen dengan taat serta tidak memiliki pikiran untuk berselingkuh dan bercerai. Saksi mengenal Tergugat sebagai teman yang tidak memiliki kemampuan untuk menghina Perempuan apalagi istri Tergugat sendiri. Saksi juga sering melakukan upacara agama bersama Penggugat dan Tergugat. Wanita yang disebut Pihak Penggugat sebagai selingkuhan Tergugat adalah RANI JULIANI, seorang rekanan kerja saksi dan Tergugat yang sedang melakukan peninjauan lapangan. —————————————–

vi.    Bahwa benar saat ini saksi dan Tergugat sedang mengerjakan Proyek. —–

vii.  Bahwa Pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut yaitu perusahaan tempat Rani Juliani bekerja dan pemegang IMB lokasi proyek.

viii.      Bahwa Dalam proyek ini Rani Juliani berstatus sebagai Control Manager yang diutus pihak perusahaannya untuk meninjau Progress proyek yang sedang dikerjakan yang hasil tinjauannya kemudian akan dilaporkan pada atasannya. ——————————————————————–

ix.          Bahwa yang sedang dilakukan Tergugat serta Rani Juliani saat Penggugat memergoki mereka adalah berdiskusi tentang materi proyek. ————–

x.            Bahwa Saat itu saksi sedang berada di kantor menyelesaikan beberapa kelengkapan yang diperlukan dalam proyek. ———————————-

 

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala hal-hal yang telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak perpisahkan dengan putusan ini; —————-

 

 

TENTANG HUKUMNYA :

 

 

            Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas; ——————————————————————————-

 

            Menimbang bahwa Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat tidak harmonis yang dilatar belakangi oleh perbuatan zina Tergugat, oleh karena itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian; ——————————————————-

 

            Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 1 dan P. 2, serta saksi-saksi yang Penggugat hadirkan. ————————————————————————-

 

            Menimbang bahwa untuk membantah isi gugatan, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat P. 3 dan P. 4, serta saksi. ———————————-

 

            Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. 1 , P. 2, P. 3, P. 4 tersebut dan saksi-saksi yang Penggugat dan Tergugat ajukan dalam Proses Pemeriksaan Gugatan, maka terdapat bukti-bukti sebagai berikut : ———————————–

  1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen, yang dilangsungkan pada tanggal 15-01-2000 di Negara Indonesia dengan Akte No. 7.7/212128/102479 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Februari 2000 dengan Regno : 02/2000. —————————————–
  2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak; ——-
  3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang dilatar belakangi oleh perselingkuhan Tergugat. —————————————-

 

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas akan sulit untuk menjalani rumah tangga yang rukun, sehat, dan harmonis, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan khususnya pada pasal 34 poin b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; ——————————————————————————————-

 

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut maka salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi yaitu alasan dalam huruf f yang menentukan bahwa : —————-

“Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “; ————–

 

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan penggugat dalam petitum Nomor 2 agar perkawinannya dengan tergugat diputus karena perceraian dapat dikabulkan; ————————————————————————————

 

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa meterai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna mencatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu; ——————————-

 

Menimbang bahwa karena gugatan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat; —————————————————————

 

Mengingat bahwa Pasal 34 poin b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan-Ketentuan lain yang bersangkutan; ———————————————————————————

 

 

MENGADILI :

 

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; ———————————-
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (NANDA FEBRINA) dan Tergugat (WIDANA ANGGARA PUTRA), yang dilangsungkan pada tanggal 15-01-2000 di Negara Indonesia dengan Akte No. 7.7/212128/102479 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Februari 2000 dengan Regno : 02/2000. putus karena perceraian; ————————–
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirim sehelai turunan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu; ———————————–
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261. 000, – (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah); —————————-

 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, Tanggal 2 Juni 2009, oleh kami : DEWA AYU NYOMAN DEWI TRISNAWATI S. H. , M. H. , sebagai Hakim Ketua, PUTU EKA DEWI YULIASTUTI S. H., M. H.  , sebagai Hakim Anggota, dan PUTU EKA CITRA ERLIANA S. H., M. H. , sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh A. A. SRI KUNTARI DEWI S. H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat; ——

 

 

                                                                                                Hakim Ketua,

 

Panitera Pengganti

 

                                                 DEWA AYU NYOMAN DEWI TRISNAWATI S. H. , M. H.    

 

 

A. A. SRI KUNTARI DEWI S. H.

           

 

                                                                                                Hakim Anggota,                                                        

 

 

       PUTU EKA DEWI YULIASTUTI S. H., M. H.

 

 

Hakim Anggota,

 

           

 

PUTU EKA CITRA ERLIANA S. H., M. H

 

 

 

 

 

Rincian Biaya :

  1. Biaya Panggilan………………………………………Rp. 250. 000
  2. Meterai Putusan………………………………………Rp.     6. 000
  3. Redaksi Putusan……………………………………….Rp.     5. 000

.                                               +

                                                            Jumlah………………..Rp.  261. 000, -

                                                            (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

 

CATATAN I :

 

Dicatat di sini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Juni 2009 Nomor : 68 / Pdt. G / 2009 / PN. Dps. Pada tanggal 2 Juni 2009 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat; —————————————

 

 

                                                                                    Penitera Pengganti,

 

 

 

                                                                        A. A. SRI KUNTARI DEWI S. H.

TUGAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

 

Contoh – contoh kasus HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

  • Hukum Perseorangan [ Personen Recht ]

Seorang laki – laki yang berkewarganegaraan Amerika, sudah menetap di Indonesia selama ± 6 tahun. Ia memiliki pekerjaan yang disenangi dan enggan ditinggalkan, selain itu dia juga nyaman dengan pergaulan sekitar. Karena hal ini ia memutuskan untuk menjadi WNI, agar dapat mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai WNI.

  • Hukum Keluarga

Sonia Herlambang berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan Alex Motolla yang berkewarganegaraan Prancis. Maka nama Sonia Herlambang berubah menjadi Sonia Motolla. Setelah 3 tahun mereka berdua bercerai sehingga Sonia harus mengganti namanya kembali seperti nama semula sebelum ia menikah agar tidak terjadi masalah menyangkut nama belakangnya yang didapat dari keluarga mantan suaminya Motolla.

  • Hukum Kekayaan

Seorang designer merk ternama GUESS yang bernama Marciano di Los Angeles merasa dirugikan karena desain tas, dompet, dan merknya digunakan oleh sekelompok pengrajin tas industri kecil di Jakarta. Karena hal inilah pihak GUESS menggugat para pengrajin atas tindakan yang merugikan  ini agar menghentikan berjalannya produksi tas tiruan tersebut.


 

Contoh  HPI  Titik Taut Primer Dan Sekunder:

Perkawinan Yuni Shara Dan Siahaan Di Australia

Perkawinan yang dilakukan oleh yunishara seorang warganegara Indonesia dengan siahaan warganegara australia yang melangsungkan pernikahan di Australia karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua yuni shara. Setelah dilangsungkan perkawinan tersebut yunishara dan siahaan memiliki dua orang putra yakni dido dan lexi. Dan tepat pada usia pernikahan ke-20 tahun mereka merasa tidak cocok karena yuni masih bertempat tinggal dan berdomisili di Indonesia. Maka sang suami mengajukan gugatan perceraian terhadap pengadilan tinggi diIndonesia. Dan meminta agar anak dari mereka berdua di asuh oleh siahaan. Namun sebelum adanya gugatan yang masuk ke pengadilan Jakarta. Siahaan telah meninggal dunia dan meninggalkan testament bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh siahaan diberikan kepada lexi dan Stefan anak angkat siahaan di Australia. Testament tersebut dibuat oleh siahaan pada saat perjalanan bisnisnya ke eropa tepat nya di jerman.

 

Titik Taut Primer

Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa telah dilakukan suatu perbuatan hukum yakni adanya perkawinan dan pembuata testamen di Australia dengan pernikahan perbedaan warganegara yang menikah, dan pembuatan testament di jerman oleh siahaan.

 

Titik taut sekunder

Berdasarkan hukum nasional kita maka secara materiil perkawinan harus dilakukan sesuai dengan KUHPdt dan UU perkawinan No.1 tahun 1974. Karna dilakukan di Australia maka secara materiil maupun formil harus diselesaikan dengan hukum Australia karna dilakukan oleh hukum Australia.

Etika Profesi Hakim

Bab  I

Pendahuluan

  1. 1.    Latar belakang masalah

Untuk melaksanakan suatu fungsi, pada semua lini dalam setiap bidang pada dasarnya terdapat beberapa unsur pokok, yaitu : Tugas, yang merupakan kewajiban dan kewenangan. Aparat, orang yang melaksanakan tugas tersebut. Lembaga, yang merupakan tempat atau wadah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana bagi aparat yang akan melaksanakan tugasnya.

Bagi seorang aparat, mendapatkan tugas merupakan mendapatkan kepercayaan untuk dapat mengemban tugas dengan baik dan harus dikerjakan dengan sebaiknya. Untuk mengerjakan tugas tersebut akan terkandung sebuah tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengerjakan tugas tersebut. Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi 3 hal yakni : moral, tehnis profesi dan hukum.

Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu hukum yang telah ada, dan wujud dari pertanggung jawaban ini merupakan sebuah sanksi. Sementara itu tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan yang bersangkutan (kode etik profersi).

Pada dasarnya tuhan menciptakan manusia tidaklah sendiri diperlukannya berinteraksi dan bekerjasama dengan oranglain dalam melakukan tugasnya. Namun dalam menjalankan tugasnya sering kali manusia harus berbenturan dengan satu samalain. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah pranata sosial berupa aturan-aturan hukum. hukum melalui  peradilan akan memberikan prelindungan hak, terhadap serangan atas kehormatan dan herga diri  serta memulihkan hak yang terampas.

Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya sistim peradilan yang diharapkan dapat membuat keseimbangan sosial dan kedamaian didunia ini. Namun perlu kita sadari aparat-aparat hukum juga merupakan seorang manusia yang memiliki kekurangan dan memiliki kesalahan yang tidak dapat dipungkiri. Beberapa tekanan terkadang dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang kadang tidak sesuai maka dari itu diperlukannya kode etik dalam menjalankan sebuah profesi.

  1. 2.    Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas telah kit abaca bahwa profesi yang ada pada saat ini memiliki tanggung jawab yang besar terutama dalam profesi hakim. Maka kami dapat menarik beberapa masalah dari latar belakang diatas yang kami rumuskan menjadi enam rumusan masalah yakni :

  1. Apa yang dimaksud dengan etika?
  2. Bagaimana kedudukaan hakim di dalam sistim peradilan?
  3. Apa fungsi dan tugas hakim dalam sistim peradilan?
  4. Apa yang dimaksud dengan etika profesi dan kode etik hakim?
  5. Apa maksud dan tujuan dari kode etik hakim
  6. Apa kewajiban dan larangan dalam profesi hakim?

Bab II

Pembahasan

2.1     pengertian etika

etik (etika) merupakan falsafah moral untuk mendapat petunjuk tentang prilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik, dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi.[1] Sedang kan didalam kamus besar bahasa Indonesia,dirumuskan pengertian etik (etika)[2] :

  1. ilmu tentang apa saja yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral(akhlak)
  2. kumpulan azaz atau nilai yang berkrnaan dengan akhlak
  3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut opleh suatu golongan atau masyarakat umum

setiap bidang profesi mempunyai nilai-nilai yang merupakan pedoman dalam prikehidupan profesi yang bersangkutan. Demikianlah, pada lingkungan profesi hakim Indonesia, terdapat kode etik profesi. Kode etik profesi hakim Indonesia, didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di indonesia walaupun tentunya juga mengandung nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

 

2.2     kedudukan hakim

2.2.1 secara formal

kedudukan hakim telah diatur didalam undang – undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 35 tahun 1999, undang – undang tersebut didasarkan pada UUD- 1945 pasal 24 dan 25 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengaan perubahan ke 3  tanggal 9 november 2001[3]. Selanjutnya  ketentuan – ketentuan pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam undang – undang tentang mahkamah agung  maupun undang – undang tentgang peradilan umum juga tata usaha Negara dan peradilan militer. Dalam fungsi dan tugas tersebut. Hakim berkedudukan sebagai pejabat Negara sebagaimana diatur dalam undang – undang No.8 tahun 1974, sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang No.43 tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian.

 

2.2.2 kontroversi kedudukan hakim

kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepada-NYA. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat[4]. Namun walaupun begitu hakim tetap manusia biasa yang bisa salah, keliru, dan khilaf. Dalam ke khilafan, orang mempunyai niat yang baik tapi pelaksanaan melakukan kealpaan. Dalam kekeliruan, orang mempunyai niat yang baik tapi pengetahuannya tidak baik, sehingga pelakjsanaan nya kliru. Dalam pelaksanaan nya terkadang kesalahan terjadi karena adanya niatan yang tidak baik walaupun pengetahuannya sebenarnya baik, sehingga dalam pelaksanaan nya secara sadar melakukan kesalahan.

2.2.3  intervensi

dalam kondisi sebagai manusia yang fana itu, seorang hakim harus menghadapi keadaan yang mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya :

  1. yang bersifat internal

intervensi ini berupa dorongan dari dalam diri pribadi hakim sendiri seperti misalnya : rasa simpati, impati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas dan lain-lain

  1. yang bersifat aksternal

intervensi ini berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim, seperti misalnya persaudaraan, pertemanan, penyuapan, pengarahan, tekanan, intimidasi, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis dan lain-lain, termasuk juga intervensi struktural.

2.3.    fungsi dan tugas hakim

Berdasarkan keturunan-keturunan formal tersebut fungsi dan tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili.

Kata mengadili merupakan ru,musan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian kadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat tekhnis profesional dan harus bersifat non politis serta non pertisan. Peradilan dilakukan sesuai standart profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.

2.3.1 kode etik profesi hakim

Sebagai salah satu upaya mewujudkan fungsi dan tugas hakim, dusun kode etik profesi hakim oleh IKAHI yang merupakan pedoman prilaku. Naskah lengkap kode etik profesi hakim sebagaimana dirumuskan dalam Munas XIII di bandung tahun2001.

2.4  etika profesi dan kode etik hakim 

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hokum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. “etika” berasal dari bahasa yunani, ethos dalam kamus Webster new world dictionary, etika didefinisikan sebagai “the characteristic and distinguishing attitudes, habits, belive, etc, of an individual or of group”[5] dengan kata lain, etika merupakan system nilai-nilai dan norma-normna yang berlaku yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkahlakunya.

Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tgentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedang profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran tertentu. Sedangkan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai suatu landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan  jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi hukum ( hakim)

Istilah profesi dalam kamus Webster new world dictionary didefinisikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti dalam bidang obat-obatan, hokum, teologi, engineering dan sebagainya[6]. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan dengan cara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

Berdasarkan rumusan diatas, jabatan hakim adalah suatu profesi, karena memenuhi kriteria-kriteria. Pekerjaan tetap, bidang tertentu, berdasarkan keahlian khusus, dilakukan secara bertanggung jawab dan memperoleh penghasilan.

Profesi dibedakan pula menjadi profesi biasa dan profesi luhur. Profesi biasa adalah profesi biasa pada umunya sedangkan profesi luhur adalah profesi yang  pada hakikanya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Selanjutnya untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik dianut moralitas yang tinggi, dan tanggungjawab dari pelakunya.

Etika profesi memiliki kaedah-kaedah pokok[7]:

  1. profesi haaarus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi
  2. pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur
  3. pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada pada masyarakat sebagai keseluruhan
  4. persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi

profesi hakim mempunyai kedudukan dan tugas khusus karena fungsinya tersebut memerlukan persyaratan-persyaratan khusus dan lebih berat. hukum mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata dan harus mendasarkan pengertiannya dan pengaturannya pada tindakan-tindakan nyata pula.

Etika profesi, kode etik hakim bersifat universal, terdapat di Negara manapun dan dimasa yang lalu karena mengatur nilai-nilai moral kaedah-kaedah penuntun dan aturan prilaku yang seharusnya dan seyogyanya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya.

Tujuan akhir atau filosofi seorang hakim ialah ditegakkannya keadilan keadilan ilahi karena ia memutus dengan didahuluinya sumpah dan Demi Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa[8]. Cita hukum keadilan yang terdapat di dalam “das solen” melalui nilai-nilai etika profesi/kode etik hukum.

2.5 maksud dan tujuan kode etik profesi

Jika pedoman hidup mendasari prilaku setiap orang yang meyakini kebenaran pedoman hidup tersebut maka kode etik tersebut harus menjadikan dan dijadikan pedoman bagi prilaku/tindakan profesi hakim di luar pertimbangan-pertimbangan hukum serta harus dijunjung tinggi serta dipergunakan untuk memajukan korps dan masyarakat ini berarti pula bahwa seorang hakim secara langsung harus melakukan ketentuan-ketentuan yang terhormat dalam kode etik tersebut baik dalam menjalankan tugas maupun dalam berinteraksi m asyarakat.

Maksud dan tujuan kode atik profesi hakim adalah sebagai berikut:

  1. sebagai alat untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkahlaku hakim.
  2. Sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan ekstra judicial serta sebagai sarana pencegah timbulnya salah paham dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat
  3. Untuk lebih memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim.
  4. Untuk lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam lembaga peradilan.

2.5.1 komisi kehormatan profesi hakim dan pengawasan hakim

Salah satu keputusan yang dihasilkan oleh Munas IKAHI XIII di bandung yaitu dibentuknya komisi kehormatan hakim, dimana komisi ini sebelumnya bernama majelis kehormatan. Keberadaan komisi kehormatan hakim ini adalah untuk menegakkan dan agar dapat terlaksananya ketentuan-ketentuan yang tercantum dan terurai dalam kode etik hakim tersebut sekaligus untuk mengawasi serta untuk memberikan pertimbangan serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Pembentukan komisi ini dilakukan di tingkat pusat maupun daerah.

Komisi ini memiliki utagas untuk memantau, memeriksa, membina dan untuk merekomendasikan tingkahlaku hakim yang melanggar atau diduga melanggar kode etik profesi. Sedangkan komisi yang memiliki wewenang ini disesuaikan dengan ruang lingkup keberadaannya.  Hanya bedanya, jika komisi tingkat daerah berwenang mengambil tindakan-tindakan terhadap anggotanya di daerah/wilayahnya, sementara komisi kehormatan hakim tingkat pusat dapat mengambil tindakan-tindakan terhadap anggotanya didaerahnya/wilayahnya, sementara didalam tingkat pusat dapat mengambil tindakan yang tidak dapat diselesaikan oleh komisi tingkat daerah dimana menurut pengurus pusat IKAHI harus ditagani oleh komisi kehormatan profesi hakim tingkat pusat.

2.5.2 tugas komisi kehormatan profesi hakim dan pengawasan hakim

1. memberikan pembinaan pada anggota untuk selalu menjunjung tinggi kode etik

2.  meneliti dan memeriksa laporan/pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKHI

3.  memberikan nasehat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran kode etik

 

2.5.3 wewenang komisi kehormatan profesi hakim dan pengawasan hakim

1. memanggil anggota untuk didengar keterangannya sehubunagn dengan adanya pengaduan dan laporan.

2. memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar kode etik dan merekomendasikan untuk merehabilitasi anggota yang tidak terbukti bersalah.

Berkaitan dengan pengawasan hakim itu sendiri, mahkamah agung ri telah mengeluarkan keputusan tentang pengawasan oleh pengadilan tingkat banding dari peradilan tingkat pertama dengan keputusan MA Nomor : 009/SK/11/1994.

2.6 kewajiban dan larangan

Kewajiban

  1. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berpekara secara berimbang dengan tidak memihak (impartial). Ketidak berpihakan seorang hakim terhadap pihak-pihak yang berp[erkara tidak boleh terpengaruh karena adanya hubungan keluarga, teman baik, karena pihak yang dihadapi tokoh masyarakat, ataupun ketidak berpihakan disebabkan oleh adanya tawaran-tawaran materi.
  2. Sopan dalam bertutur dan bertindak. Tindakan dan tutur kata yang sopan tidak hanya di tunjukan dalam kerangka menjalankan tugasnya osebagai hakim tetapi juga dalam hubungan dan interaksi dengan masyarakat.
  3. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar. Hal ini akan menghindarkan hakim dari kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan, karena setiap persoalan yang dihadapi selalu diplajari dengan cermat dan penuh kehati-hatian.
  4. Memutus perkara berdasarkan atas hokum dan rasa keadilan. Keputusan diambil bukan karena pertimbangan suka atau tidak suka tetapi betul-betul didasarkan atas aturan hokum yang ada. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan supremasi hokum. Sedangkan rasa keadilan bahwa orang-orang yang tertindas, tidak berdaya dan selalu menjadi korban atas berbagai bentuk kesewenang-wenangan secara moral harus diperjuangkan, tanpa melihat posisi dan kedudukannya sebagai warganegara.
  5. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan hakim. Seorang hakim harus mampu menghindari tindakan-tindakan negative yang dapat merusak citra profesi hakim di masyarakat.

Larangan

Hal-hal yang tidak diperbolehkan seorang hakim dalam menjalankan profesinya yaitu:

  1. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.
  2. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
  3. Membicarakn suatu perkara yang ditanganinya diluar persidangan.
  4. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.
  5. Melecehkan sesama hakim,jaksa, penasehat hokum,para pihak berperkara, ataupun pihak lain.
  6. Memberikan komentar terbuka atas putusan hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
  7. Menjadi anggota partai politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang undang-undang.
  8. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi maupun kelompok

Bab III

Simpulan dan Saran

 

3.1     Simpulan

Maka dari pembahasan di atas yang telah kami jabarkan dan jelaskan maka dapat penulis simpulkan bahwa:

  1. setiap bidang profesi mempunyai nilai-nilai yang merupakan pedoman dalam prikehidupan profesi yang bersangkutan. Demikianlah, pada lingkungan profesi hakim Indonesia, terdapat kode etik profesi. Kode etik profesi hakim Indonesia, didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di indonesia walaupun tentunya juga mengandung nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
  2. kedudukan hakim secara formal telah diatur didalam undang – undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 35 tahun 1999, undang – undang tersebut didasarkan pada UUD- 1945 pasal 24 dan 25 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengaan perubahan ke 3  tanggal 9 november 2001.
  3.  fungsi dan tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili.
  4. lembaga untuk memantau, memeriksa, membina dan untuk merekomendasikan tingkahlaku hakim yang melanggar atau diduga melanggar kode etik profesi hakim dalam menjalankan tugasnya dibentuklah komisi kehormatan profesi hakim dan pengawasan hakim.

3.2         saran

Dari simpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran dalam pelaksanaanprofesi hakim dalam menjalankan profesi hakim ialah:

  1. peradilan harus bersifat tekhnis profesional dan harus bersifat non politis serta non partisan
  2. Tujuan akhir atau filosofi seorang hakim ialah ditegakkannya keadilan keadilan ilahi karena ia memutus dengan didahuluinya sumpah dan Demi Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa
  3. Pemberian kadilan harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim secara maksimal
  4. kode etik hakim harus menjadikan dan dijadikan pedoman bagi prilaku/tindakan profesi hakim di luar pertimbangan-pertimbangan hukum serta harus dijunjung tinggi serta dipergunakan untuk memajukan korps dan masyarakat ini berarti pula bahwa seorang hakim secara langsung harus melakukan ketentuan-ketentuan yang terhormat dalam kode etik tersebut baik dalam menjalankan tugas maupun dalam berinteraksi m asyarakat.

Daftar Pustaka

 

Prof.Adul kadir muhamad, SH. etika profesi hukum

Drs. Wildan Suyuthi, SH.MH, mahkamah agung RI, 2003, Jakarta

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kamus besar bahasa Indonesia. 1988 jakarta


[1] Purwoto S. ganda subrata pedoman, prilaku hakim, mahkamah agung RI, 2003, jakarta

[2] Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kamus besar bahasa Indonesia. 1988

[3] Purwoto S. ganda subrata pedoman, prilaku hakim, mahkamah agung RI, 2003, jakarta

[4] Drs. Wildan Suyuthi, SH.MH, mahkamah agung RI, 2003, jakarta

[5] Drs. Wildan Suyuthi, SH.MH, mahkamah agung RI, 2003, jakarta

[6] Drs. Wildan Suyuthi, SH.MH, mahkamah agung RI, 2003, jakarta

[7] Drs. Wildan Suyuthi, SH.MH, mahkamah agung RI, 2003, jakarta

[8] Prof.Adul kadir muhamad, SH. etika profesi hukum

HUKUM PAJAK

Pengertian Pajak

Berikut ini definisi pajak yank dikemukana oleh para ahli :

  • Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
  • Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
  • Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
  • Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

FUNGSI PAJAK

Kata fungsi bermakna jabatan, faal, besaran dan kegunaan. Namun pengertian yang paling tepat yang sering dipakai pada fungsi perpajakan ialah kata kegunaan. Jadi makna fungsi pajak bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri.

Ada 4 Fungsi pajak yakni :

  1. Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam dalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara.

  1. Fungsi Reguler (mengatur)

Fungsi ini sebagai alat mengatur atau melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

  1. Fungsi Distribusi

Maksud dari fungsi ini pajak dapat digunakan sebagai alat pemerataan penghasilan. Pajak dipungut dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih. Hasil dari pemungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

  1. Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya pajak, pemerintah menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabisisasi harga sehingga inflasi dapat dekendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat. Selain itu pemerintah juga melakukan stabilisasi sebagai pencipta lapangan kerja.

Alasan pemungutan pajak

Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya. Teori asas pemungutan pajak :

1)      Teori ansuransi Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.

2)      Teori kepentingan Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.

3)      Teori bakti Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.

4)      Teori gaya pikul Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.

5)      Teori gaya beli Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.

6)      Teori pembangunan Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur

STELSEL PAJAK

Pajak merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang, untuk itu tata cara pemungutanya juga diatur dalam undag-undang. Salah satu tata cara pajak adalah stelsel Stelsel merupakan suatu cara untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Adapun setelsel pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Stelsel nyata ( real stelsel)

Dalam setelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari waijb pajak. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini pajak yang dikenakan realistis, sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak.

2. Stelsel anggapan ( fictive stelsel)

Dalam stelsel ini besarrnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Stelsel ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari sistem ini terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan.

3. Stelsel Campuran

Setelsel ini dapat dikatakan sebagi stelsel yang lebih ideal daripada stelsel nyata dan stelsel anggapan. Stelsel ini mengkombinasikan kelebihan-kelebihan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dalam stelsel ini, besarnya pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel anggapan, besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak. Akan tetapi pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila ternyata pajak yang dibayarkan kurang, maka wajib pajak harus menambahnya, dan apabila yang dibayarkan berlebih maka wajib pajak berhak untuk mengambil kelebihan tersebut.

Dari pembahasan di atas, tampak bahwa pajak merupakan instrument kebijakan fiskal yang paling diandalkan. Hal ini karena pajak bersifat lebih longgar dan fleksibel sehingga dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi target-target pembangunan ekonomi suatu negara.

Tarif Pajak

1.Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25%
Diatas Rp. 500.000.000,- 30%
Tarif Deviden 10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23) 100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis

2. Wajib Pajak Badan  dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun

Tarif Pajak

2009 28%
2010 dan selanjutnya 25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek 5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% dari yang seharusnya

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

No

Keterangan

Setahun

1.

Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,

2.

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.   1.320.000,-

3.

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 15.840.000,-

4.

Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp.   1.320.000,-

 

Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Tiga Stelsel:

a)      Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.  Hal ini diterapkan pada perhitungan PPh bila tidak terdapat angsuran PPh 25 ataupun kredit pajak.

b)      Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya sehingga pada awal tahun telah dapat ditetapkan pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada realitas. Hal ini banyak diterapkan pada PPh final UU PPh pasal 4 (2) dimana estimasi pendapatan digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang sulit dihitung baiayanya atau sulit diaudit.

c)      Stelsel campuran

Stelsel ini adalah gabungan dari Stelsel nyata (rill stelsel) dan Stelsel anggapan (fictive stelsel). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan sedangkan pada akhir tahun perhitungannya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih besar dari perkiraannya maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Dan sebaliknya, bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih kecil dari perkiraannya maka kelebihannya dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak.  Hal ini diterapkan pada pemungutan witholding tax (PPh 22 dan PPh 23) yang pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam periode setahun.

it’s suck

kadang ngerasa bahagia banget pas baru ngerasain……..
terkadang bosan menggrayangi hati ini…..

jenuh selalu ku alami tiap sore berganti petang……
perasaan yang salah menghantui hubungan ku…..

rumah yang tak kondusif dan kehidupanku yang hancur saat ini mengingatkanku pada anak kecil yang kesepian yang takmemiliki teman untuk berbagi cerita…..

terkadang ingin rasa membunuh semua asa yang ada…..
pengharapan yang tak sejalan dengan keadaan terkadang membuatku terkoyak di balik senyum ku……
aku mencoba menjadi yang terbaik….
selayaknya mawar yang merekah harum…..
emas yang berkilau…..
atau apalah itu….

perasaan ini semakin lama semakin membunuhku…..
aku masih menyayanginya hingga detik ini…
tapi dengan kecerobohanku sendiri….
aku menghancurkan masa depanku dengan melepasnya….

aku ingin memutar semua kembali…
ternyata aku hanya mengejar sesuatu yang semu selama ini….
aku salah…..
seharusnya aku tak pergi bersamanya…..

ya aku tau…..
dia takmungkin lagi ku kejar,,,,,
dia dengan pilihannya….
dan aku….
tetap dengan pilihanku yang aku tak tau apakah ini benar…….

kepercayaan itu hilang begitu saja……
terbawa angin dan hembusan nafas sang bayu……

bahkan dia yangkupilih tak dapat menenangkan ku seperti kau pada saat itu…..
ternyata perkenalan itu merupakan kamuflase blaka……
maafkan aku…..
ternyata aku keliru…..

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.